Anggota Komisi XIII DPR RI Melati, saat mengikuti Rapat Kerja Komisi XIII dengan Menteri HAM di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025). Foto: Runi/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Melati, menyampaikan dukungannya terhadap pengajuan pagu anggaran Kementerian HAM. Namun, ia meminta agar program-program yang diajukan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

“Kami pada dasarnya mendukung pagu anggaran yang diajukan Kementerian HAM. Tapi intinya kami ingin melihat bahwa keberadaan Kementerian HAM ini benar-benar berdampak terhadap proses HAM di Indonesia,” ujar Melati dalam Rapat Kerja Komisi XIII dengan Menteri HAM di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Melati juga menyoroti program Desa HAM yang saat ini berjumlah sekitar 2.000 desa, dan mendorong agar jumlah tersebut dapat ditingkatkan. “Karena hari ini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami HAM, sehingga mudah menjadi korban TPPO. Kami juga menyarankan agar Kemenkumham berkolaborasi dengan Ditjen Imigrasi yang memiliki desa binaan,” jelas legislator dapil Kepulauan Bangka Belitung itu.

Selain itu, ia menekankan pentingnya evaluasi terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kelebihan pembayaran dan kekurangan volume pekerjaan di tahun 2024. “Ini kenapa bisa terjadi, Pak Menteri? Apakah perhitungannya salah atau karena pencairannya mepet? Kami tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi di tahun 2025 dan 2026,” tegasnya.

Di akhir penyampaiannya, Melati menegaskan bahwa Komisi XIII DPR RI mendukung kebutuhan anggaran mitra kerja jika program yang diajukan jelas dan membawa manfaat bagi masyarakat. (rth, gal/rdn)